a. A/11/1982 tentang Penyempurnaan Lampiran I dan II Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-112/J. NIP 196111251985032001 per-2016-24-Tata Naskah Dinas NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS. Naskah Dinas Koresponde meliputins i Internnota dinas dan al memorandum; b. yang menggunakan atas nama (a. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/313/V/2010 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perban Nomor 16 Tahun 2020 adalah peraturan yang mengatur tentang tata naskah di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ruang lingkup administrasi umum meliputi tata naskah dinas (tata surat, distribusi, formulir, dan media), penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata. kode klasifikasi; c. Surat Undangan Eksternal C. nomor urut; dan d. yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran. Nomor : KP. (2) mencatat naskah dinas penting dalam kartu kendali. Peraturan ini merupakan. (2) mencatat naskah dinas penting dalam kartu kendali. Subjek. U. Apr 12, 2021 · 061. Tipe Dokumen. Naskah Dinas pengaturan; b. KODE JENIS NASKAH DINAS JENIS NASKAH DINAS KODE Surat Perintah SPt Surat Tugas ST Nota Dinas ND Lembar Disposisi LD Memorandum MM Surat Dinas SDJenis Naskah Dinas Elektronik sesuai ketentuan jenis Naskah Dinas dalam Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal DPR RI. 065 Ketatalaksanaan / Tata Naskah / Sistem 066 Stempel Dinas 067 Pelayanan Umum / Pelayanan Publik / Analisis. ABSTRAK: bahwa dalam rangka tertib, efisien dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu penyeragaman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan. NOMOR INDEKS SURAT DINAS,Kode klasifikasi Arsip Disusun Oleh : Ahmad Satibi (Sekretaris Desa Malangsari) Lanjuatn 1 Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Karawang RINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN 000 UMUM 500 PEREKONOMIAN 100 PEMERINTAH 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN 200 POLITIK 700 PENGAWASAN 300 KEAMANAN/KETERTIBAN 800. Tentang Asuransi Pegawai Tentang Usulan Mutasi = 842. Bagian Kedua Naskah Dinas Arahan Pasal 3 Naskah Dinas Arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. 35. Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016. 137224840-Nomor-Indeks-Surat-Dinas. Perwakilan. Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan di lingkungan Universitas Padjadjaran. Maka Nomor Naskah Surat : 001/KPA. Asas Asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan naskah dinas sebagai berikut: 1. di Lihat 2761 kali . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 144, peraturan. - 5 - 11. c) pencatat mempunyai tugas: (1) mencantumkan nomor urut pada naskah dinas. 01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang. 05/018-BKPSM/II/2022 Kode Tingkat keamanan yg E. Maksud Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Dalam contoh pembuatan nomor surat ini, penjelasannya adalah: Kode 12 : Merupakan kode nomor surat keluar (12 maka surat ini jenis surat SPPD) Kode 010 : Nomor urut surat yang dikeluarkan oleh instansi tersebut (010 berarti surat yang dikeluarkan adalah surat. E. 18. itjen 17 September 2021 Dilihat : 6072. 011/DP-KM/X/2022. Berita Acara I. Nama Unit Organisasi Singkatan Kode Jabatan 1. 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi. - Pada. 61. Nomor Urut Agenda 160 TATA NASKAH DINAS viiiMembuat naskah dinas, misalnya surat, sejatinya tak hanya membuat informasi tertulis. Nomor Urut adalah pemberian nomor yang dicatat secara berurutan dan rutin sesuai dengan jenis dan format naskah dinas dalam 1 (satu) tahun takwim. 05/018-BKPSM/II/2022 Kode Tingkat keamanan yg E. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 12. 11 Februari 2023, Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan. kelancaran pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas yang efisien dan efektif. Tata Naskah Dinas secara tepat waktu dan tepat sasaran. D. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. 1. (4) menyampaikan penting atau biasa kepada pencatat. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepadapenyelenggaraan tata naskah dinas pada setiap unit organisasi/unit kerja/satuan kerja. Nomor. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Status. 3. PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI WALIKOTA BEKASI, Menimbang : a. 670 Ketenagaan. 1579, peraturan. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. nama pegawai yang diperintahkan 3. tata naskah dinas. (2) Kode Surat Dinas diletakkan setelah Nomor surat. pengamanan Naskah Dinas; Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika T. Surat Keterangan J. b. Naskah Dinas pengaturan; b. 01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1217); NOMOR 67 TAHUN 2022 TENTANG TATA NASKAH DINAS TEKNIK PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS SISTEMATIKA BAB I JENIS NASKAH DINAS A. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Kulon. Nomor Bentuk Bentuk Singkat Tahun Tempat Penetapan Tanggal Penetapan Tanggal Pengundangan Tanggal Berlaku Sumber BN. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019. dan naskah dinas korespondensi penting. Tata Naskah Dinas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Contoh Format Penomoran Naskah Dinas pada surat pengantar, surat biasa dan surat undangan. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat Tugas) Pasal 12 (1) Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat. Judul. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik: dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. Naskah Dinas. = Nomor Kode Instansi = Bulan Surat Kelaur = Tahun Surat Keluar Misal : 1. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:. Semoga informasi ini bermanfaat. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang tata naskah dinas yang baru. B. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha. Pasal 7 Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya. HUKUM 00 Program Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 20. U. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Hal tersebut seperti undangan rapat diberi kode nomor 005, perjalanan dinas diberi nomor 090 atau 094, dan jenis surat-surat lainnya yang membutuhkan penomoran. Nomor pada Naskah Dinas berbentuk Surat Ekstern, Faksimile, Nota Dinas, dan Surat Bentuk. U. Mengetahui berbagai macam kode nomor surat untuk penomoran surat. Surat Dinas G. Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, maka perlu ada penyesuaian Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Tata Naskah Dinas yang mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. D. Beranda. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat. Dirias diciptakan di Kcmeriterian. suratedaran;penggolongan tingkat keamanan surat atau naskah dinas. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan. 13. bahwa pengaturan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 70 Tahun 2018. NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. Surat Perintah/Surat Perintah Tugas, Nota Dinas, maupun naskah dinas surat lainnya, susunan nomor surat terdiri atas: a. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758); 6. Tata naskah dinas harus aman dalam penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada. Pelaksanaan tata naskah dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Nomor : B/AR. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . B. nomor naskah, yaitu nomor urut dalam satu tahun berjalan. TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. bahwa dalam rangka meningkatkan. Jenis Naskah Dinas se bagaimana dimaksud pada avat d. Pasa18 (1)Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)huruf bterdiri atas korespondensi: a. Contoh Format Penomoran Naskah Dinas pada surat pengantar, surat biasa dan surat undangan. Bentuk. 25. 3: Lagu Kebangsaan . - 1 - WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 33. Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan pemerintahdaerah,terdiriatas: a. Kop Naskah Dinas Pusat Data, Statistik, dan Informasi yang. Kode surat ditulis setelah nomor urut surat dengan urutan kode Unit Kerja, kode RHS apabila surat bersifat rahasia, kode hal, dan tahun pembuatan surat yang penulisannya masing-masing dibatasi dengan garis miring. Aug 1, 2023 · Pengumuman / Selasa, 1 Agustus 2023 16:22 WIB / Riska Vidya Satriani. Naskah Dinas Arahan. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatud. Nota Dinas E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 3 13. Susunan penomoran Naskah Dinas Khusus (Perjanjian Dalam Negeri, Perjanjian Internasional, Surat Kuasa, Berita Acara, Surat Keterangan, Surat. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat naskah dinas. PERGUB ini terdiri atas 161 hlm, termasuk 155 hlm Lampiran. ht ng nta-te 23 MENTERI DALAM NEGERI-20 REPUBLIK INDONESIA. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Naskah Dinas Khusus 1. jenis Surat Pengantar; b. bulan. U. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan. DP-KM merupakan profil instansi (Dinas Pendidikan Kota Malang) X mengacu pada bulan pembuatan surat. tipe dokumen: peraturan perundang-undangan: t. nomor urut naskah dinas yang dimulai dari angka 01 hingga angka 99, nomor urut. kode, nomor urut, isi ringkas, pengirim, tanggal surat, nomor, lampiran, unit pengolah, tanggal proses, dan catatan. . ABSTRAK: a. 2. SALINAN . o. Full Text Dokumen Peraturan : 2021PERGUB003199. B. " Dalam Pasal 2 diterangkan, Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 tersebut memiliki 4 (empat) tujuan. pejabat berwenang yang memberi perintah 2. inisial organisasi bulan tahun. bahwa dalam rangka tercapainya kesamaan pen an dan penafsiran penyelenggaraan tata naskah din i lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember serta te U"t1S1u,i1 keterpaduan pengelolaan. METADATA PERATURAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Universitas Negeri Malang 3. Peraturan Perundang-undangan. Surat Dinas b. bulan. Tata Naskah Dinas serta Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas yang merupakan acuan bagi seluruh SKPD/UPT/Satuan Pendidikan, maka perlu disusun Pedoman Tata Naskah Dinas. PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Atau sebagai acuan Anda dalam penomoran atau pembuatan nomor surat dinas. Prinsip Prioritas Pada dasarnya, semua surat Partai harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Pasal 5 ( 1) Ketentuan mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota tercantum dalam Lampiran yangNaskah Dinas Perusahaan diberi nomor sesuai dengan ketentuan Perusahaan untuk mempermudah identifikasi atau pengenalan Naskah Dinas dalam rangka membantu terlaksananya kegiatan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan. . 04 Supervisi dan Evaluasi Kearsipan. U Pengarang/Badan : Kemendagri RI: Keterangan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. (3) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Keputusan. Peraturan Menteri nomor 45/PRT/M/2007 129702 kali. 19. 2 Tahun 2017 tentang Penggunaan Kop Surat dan Cap. Pembuatan dan Nomor Seri Pengaman dan Pencetakan.